BZ SUMSEL – OKU Timur – Gelombang tuntutan penyelesaian tapal batas kembali menguat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejumlah organisasi kepemudaan, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat Bumi Sebiduk Sehaluan menyampaikan manifesto perjuangan bertajuk “Reklamasi Kedaulatan Agraria”, Minggu (24/5/2026).
Aliansi tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Pemuda Sebiduk Sehaluan, bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Karya Makmur, Trikarya, serta Windusari.
Dalam pernyataannya, aliansi menyoroti belum terselesaikannya persoalan tapal batas tiga desa yang disebut telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2026. Mereka menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar kendala administratif, melainkan bentuk pembiaran yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan kehidupan masyarakat.
Koordinator Aliansi, Dwi Purnomo, menegaskan bahwa masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum atas wilayah tempat tinggal dan ruang hidup mereka.
“Selama lebih dari dua dekade masyarakat hidup dalam ketidakpastian batas wilayah. Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan definitif agar persoalan ini tidak terus berlarut,” ujarnya.
Aliansi juga menyampaikan bahwa ketidakjelasan tapal batas dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat serta membuka ruang terjadinya sengketa lahan di kemudian hari. Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melakukan penetapan batas wilayah secara adil, transparan, dan berkepastian hukum.
Selain itu, massa meminta agar masyarakat dan pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian tapal batas agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam manifesto yang dibacakan, aliansi juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan gerakan rakyat apabila tuntutan mereka kembali diabaikan.
“Kami tetap mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai. Namun masyarakat juga membutuhkan kepastian nyata, bukan janji yang terus berulang,” tegasnya.
Aksi dan pernyataan sikap tersebut menjadi simbol meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan agraria dan batas wilayah desa di OKU Timur, yang dinilai harus segera mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait.