
BZ SUMSEL – Lahat – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR) , Oktaria Saputra, menanggapi pernyataan oknum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Fraksi PAN, Persi, S.E, terkait pelaksanaan event Motoprix dalam rangkaian HUT Kabupaten Lahat ke-157 yang menyoroti adanya tiket masuk Rp20 ribu hingga Rp25 ribu bagi penonton.
Menurut Oktaria, pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan opini yang keliru di tengah masyarakat, seolah-olah seluruh pelaksanaan Motoprix merupakan kegiatan pemerintah yang sepenuhnya menggunakan APBD lalu masyarakat kembali dibebankan biaya menonton.
“Perlu diluruskan bahwa Motoprix bukan keseluruhan acara HUT Kabupaten Lahat yang dilaksanakan pemerintah, melainkan hanya salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT Kabupaten Lahat ke-157. Jadi sangat tidak tepat jika kemudian dibangun framing seolah rakyat dipungut biaya untuk acara pemerintah,” tegas Oktaria Saputra, Minggu (17/05/2026).
Ia menjelaskan bahwa event Motoprix merupakan ajang olahraga otomotif yang dalam pelaksanaannya memiliki sistem penyelenggaraan profesional dan melibatkan banyak aspek teknis, mulai dari pengamanan, pengelolaan lintasan, fasilitas penonton, tenaga medis, kebersihan, hingga operasional kegiatan.
Karena itu, menurut Oktaria, adanya tiket masuk dalam event berskala besar merupakan sesuatu yang lazim dan tidak dapat disederhanakan menjadi isu yang seolah merugikan masyarakat.
“Ini event olahraga resmi yang memang memiliki standar pelaksanaan tersendiri. Maka adanya tiket masuk Rp20 ribu sampai Rp25 ribu adalah bagian dari tata kelola event dan bukan sesuatu yang perlu dipelintir menjadi opini negatif,” ujarnya.
Oktaria juga menilai bahwa polemik yang berkembang terlalu terfokus pada nominal tiket masuk, namun mengabaikan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat selama event berlangsung.
“Yang harus dilihat bukan hanya tiketnya, tetapi bagaimana kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pedagang kecil ramai, UMKM bergerak, rumah makan penuh, parkiran hidup, dan banyak masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari ramainya kegiatan tersebut,” katanya.
Menurutnya, rangkaian HUT Kabupaten Lahat seharusnya menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan optimisme masyarakat terhadap kemajuan daerah, bukan justru dipenuhi narasi yang dapat memunculkan persepsi negatif di ruang publik.
“Daerah yang ingin maju harus berani menghadirkan kegiatan besar yang mampu menarik perhatian publik dan menghidupkan ekonomi masyarakat. Jangan sampai setiap kegiatan positif justru dibangun dengan opini yang membuat masyarakat salah paham,” lanjut Oktaria.
Ia pun meminta agar seluruh pihak, khususnya pejabat publik, lebih bijak dalam menyampaikan kritik agar tetap objektif dan tidak memunculkan kegaduhan yang dapat mengaburkan substansi positif dari kegiatan tersebut.
“Kritik tentu merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan secara proporsional dan berdasarkan pemahaman yang utuh, bukan dengan framing yang dapat menggiring opini publik secara keliru,” tutup Oktaria Saputra.
