PALEMBANG — Direktur Teras Indonesia, Haekal Haffafah, menilai polemik istilah “enjoy” yang disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa tidak semestinya dipelintir hingga mengabaikan fakta di lapangan. Menurutnya, sikap tetap tenang dalam situasi krisis justru diperlukan agar kepala daerah dapat fokus mengambil tindakan dan menangani masyarakat terdampak.
“Jangan dipelintir seolah-olah ‘enjoy’ berarti menikmati kesulitan masyarakat. Justru yang terlihat adalah wali kota tetap tenang, fokus, dan turun langsung menangani warga terdampak. Itu yang harus dilihat,” ujar Haekal.
Menurut Haekal, ukuran kepemimpinan dalam situasi seperti ini bukan semata-mata dari satu istilah yang keluar dalam sebuah pernyataan, melainkan dari tindakan konkret ketika masyarakat membutuhkan pemerintah.
“Kalau kita lihat faktanya, wali kota turun langsung. Ada penanganan karhutla, distribusi air bersih untuk warga terdampak, dan upaya memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Ini fakta yang tidak bisa ditutup hanya karena polemik satu kata,” katanya.
Haekal mengatakan, “enjoy” justru harus dipahami sebagai sikap tetap tenang dan fokus bekerja di tengah situasi sulit, bukan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap warga terdampak. Seorang kepala daerah, menurutnya, dituntut mampu menjaga ketenangan sekaligus tetap bergerak mengambil langkah konkret ketika masyarakat menghadapi persoalan.
“Wali kota justru on fire. Turun, melihat kondisi, berkoordinasi dan menangani langsung. Kalau ada yang belum maksimal, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi jangan sampai kekurangan dijadikan alasan untuk menghapus fakta bahwa pemerintah sedang bekerja,” tegasnya.
Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik seharusnya diarahkan pada persoalan yang memang perlu diperbaiki, bukan memperbesar satu istilah hingga menggeser substansi penanganan warga.
“Silakan kritik kalau ada yang kurang. Tetapi kritik harus melihat fakta secara utuh. Jangan satu kata digoreng ke mana-mana, sementara kerja nyata di lapangan justru tidak dibicarakan,” ujarnya.
Haekal menegaskan, masyarakat tetap membutuhkan pemerintah yang hadir dan bekerja, tetapi bukan berarti seluruh persoalan sudah selesai. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dimaksimalkan, baik dari sisi kecepatan penanganan, koordinasi, pelayanan kesehatan maupun perlindungan terhadap warga terdampak.
“Kita tidak sedang mengatakan semuanya sudah sempurna. Tentu masih banyak yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan. Pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap kritik. Justru kritik diperlukan untuk mengevaluasi kekurangan dan memastikan penanganan masyarakat semakin baik,” kata Haekal.
Menurutnya, apresiasi terhadap kerja yang sudah dilakukan dan kritik terhadap kekurangan harus berjalan bersamaan. Kerja pemerintah perlu dilihat secara objektif, sementara kekurangan tetap harus dikoreksi.
“Kritik silakan, evaluasi harus. Tetapi jangan karena masih ada kekurangan, kemudian seluruh kerja yang sudah dilakukan dianggap tidak ada. Lihat fakta di lapangan secara utuh, apresiasi yang sudah dikerjakan, dan dorong apa yang masih kurang agar dimaksimalkan,” pungkas Haekal.
